Bongkar Dugaan Korupsi BUMDes Desa Lawallu Diduga Tidak Tepat Guna dan Penyalahgunaan 

BARRU - Masyarakat Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, saat ini tengah dihebohkan dengan dugaan korupsi yang melibatkan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa setempat. 

Dugaan penyalahgunaan anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan usaha desa ini memicu keresahan di kalangan warga yang merasa dirugikan oleh pengelolaan yang tidak transparan dan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Baca juga: Surat Permintaan Klarifikasi pada Sekjen Kemenkes Bocor, Ombudsman RI Berikan Penjelasan

Informasi yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa sejumlah dana yang seharusnya digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha lokal tidak dimanfaatkan sesuai kebutuhan sehingga penampakan kontainer  yang berjejer tidak gunakan atau tidak bermanfaat, yang diduga ulah analisa tidak tepat guna oleh oknum yang memiliki jabatan strategis di BUMDes Desa Lawallu.

Masyarakat pun mengungkapkan kekecewaan mereka, mengingat besarnya potensi dana tersebut untuk memajukan ekonomi desa.

Baca juga: Kapolri Sebut Sabu Yang Ditangkap Ditresnarkoba Polda Jabar 1,196 ton

Terkait hal tersebut, Sejumlah organisasi dan LSM serta beberapa masyarakat Kabupaten Barru melalui media ini melaporkan secara resmi kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait.

Baca juga: Sudin Minta Kementan Buka Data Asal Muasal Penyebaran PMK

"meminta agar masalah ini segera diselidiki. Dugaan penyalahgunaan dana BUMDES yang tidak tepat sasaran dianggap merugikan warga yang seharusnya mendapatkan manfaat langsung dari program-program BUMDes yang ada, " ucap pengurus DPD JNI Kabupaten Barru. Minggu (08 Desember 2024).

Berdasarkan informasi yang diperoleh, pihak yang diduga terlibat dalam masalah ini adalah pengurus BUMDes yang bertanggung jawab dalam mengelola dan memanfaatkan dana desa. 

Baca juga: DPP LIPPI Himbau Media Beritakan Kasus Desa Wadas Secara Akurat

Pengurus DPD JNI Barru merasa ada kejanggalan dalam laporan keuangan dan ketidakcocokan antara penggunaan dana dan realisasi kegiatan yang dilaksanakan menjadi dasar utama dari dugaan ini.

Selain itu, masyarakat juga meminta transparansi dalam pengelolaan dana desa yang selama ini dirasa kurang memberikan dampak nyata. Warga berharap agar ada tindakan yang jelas dan tegas untuk memulihkan kepercayaan mereka terhadap pengelolaan dana desa yang lebih baik di masa mendatang.

Baca juga: Komisi VII DPR RI Upayakan Penyelesaian Masalah PT SMGP dengan Warga Puncak Sorik Marapi

"Pihak berwenang diharapkan segera melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan korupsi dana BUMDes ini untuk memastikan bahwa dana desa dapat digunakan semaksimal mungkin bagi kesejahteraan masyarakat Desa Lawallu, " harapnya.

(red-jni)